Nota Kesepahaman

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DAN PERJANJIAN KERJASAMA
Banyak orang yang sering salah mengartikan dan membedakan antara Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Perjanjian/ kontrak dan jenis perikatan lainnya.
Memorandum Of Understanding (MoU) atau sering juga disebut orang dengan Nota Kesepahaman, dapat kita lihat dari banyak defenisi yang dkemukakan oleh ahlinya, antaralain :
1. Menurut Munir Fuady MEMORANDUM OF UNDERSTANDING adalah “Perjanjian pendahuluan, dalamarti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding
berisikan hal-hal yang pokok saja.”
2. Menurut Erman Rajagukguk MEMORANDUM OF UNDERSTANDING adalah “Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi darimemorandum of understanding harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.”
Dari 2 (dua) pengeriat tentang MoU diatas jelaslah bahwa :
a. MoU merupakan suatu Perjanjian Pendahuluan.
b. MoU akan diikuti oleh perjanjian lain yang mengatur dan menjabarkan secara detail, isi dari MoU akan dimasukkan dalam kontrak/ perjanjian.
c. MoU hanya berisikan hal-halyang pokok saja.
Subjek/ Pihak dalam MoU
Subjek atau para pihak yang terlibat dalam suatu MoU, terdiridari
a. Pihak yang berlaku secara nasional
1.Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat Indonesia lainnya.
2.Badan hukum privat Indonesia dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
3.Badan hukum privat Indonesia dengan penegak hukum
4.Badan hukum publik denganbadan hukum publik lainnya
b. Pihak yang berlaku secara internasional
1.Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing
2.Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat negara asing
Objek MoU
Objek MoU yaitu dalam hal Kerjasama dalam berbagai bidangkehidupan, seperti bidang ekonomi, perhutanan, kehutanandan lain-lain.
Wilayah berlakunya MoU
a. Publik
1. Secara nasional
2. Secara internasional
b. Privat
Pengertian di atas mengandung beberapa unsur dari MoU yang dapat diuraikan sebagai berikut :Unsur pertama adalah MoU merupakan pernyataan kesepahaman antara kedua belah pihak sebelum memasuki sebuah kontrak. Artinya, sebelummembuat perjanjian, kedua belahpihak membuat MoU untuk menunjukan keseriusan. Namun demikian, tidak ada keharusan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan ke dalam perjanjian apabila di dalam pelaksanaan MoUkedua belah pihak tidak menemukan ‘kecocokan’.
Misalnya, kedua belah pihak tidakkunjung menemukan kesepakatanterhadap klausul/pasal yang akandituangkan didalam perjanjian.
Unsur Kedua adalah MoU tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya, salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lainnya jika tidak memenuhi isi dari MoU. Hal ini berbeda dengan perjanjian, karena di dalam pelaksanaan perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban di dalam perjanjian, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Akibatnya, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Misalnya, di dalam perjanjian jual beli kendaraan, penjual tidak mengirimkan kendaraan tepat pada waktunya, maka pembeli dapat menuntut ganti rugi. Hal ini diatur dalam 1239 Burgerlijk Wetboek (BW)/KUHPerdata.
Perbedaan lainnya adalah MoU berisi klausul yang sederhana, diantaranya klausul maksud dan tujuan MoU, jangka waktu MoU, hak dan kewajiban yang sederhana seperti memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk saling mengenal dengan menginformasikan latar belakang masing-masing pihak atau melakukan persiapan-persiapan pembuatan perjanjian, dan pembentukan tim dsb.
Sedangkan, klausul di dalam perjanjian mengatur secara detail hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misalnya, di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan rumah sakit diatur mengenai klausul- klausul berikut : dasar perjanjian,maksud dan tujuan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, obyek pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran sanksi-sanksi jika wanprestasi terhadap kewajiban, pemutusan perjanjian, penyelesaian sengketa, dan lainnya.

Unsur Ketiga adalah tidak menghalangi para pihak untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Artinya, kendati para pihak telah membuat MoU, para pihak tetap dapat berhubungan dengan pihak ketiga. Misalnya, didalam pelaksanaan pekerjaan jalan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan MoU dengan PT A . MoU tersebut tidak menghalangi BUMD tersebutuntuk melakukan MoU dengan PTB untuk obyek yang sama.
PERJANJIAN KERJASAMA
Menurut H.R.Daeng Naja, S.H.M.H.M.Kn. dalam bukunya Contract Drafting menyebutkan bahwa kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri(tentunya perjanjian yang mengikat). Bukankah dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari :
1. Perjanjian;
2. Undang-undang
Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu :
* Suatu perbuatan dengan manasatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.(Pasal 1313KUH Perdata).
* Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untukberbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (Black’sLaw Dictionary).
Disamping itu suatu perjanjian dianggap sah secara hukum apabila telah memenuhi rambu-rambu sebagaimana diatur dalamPasal 1320 KUH Perdata, yakni pertama, para pihak harus sepakat/setuju untuk melaksanakan perjanjian. Misalnya, si A menjual mobilnya kepada si B, maka kedua belah pihak (si A dan B) harus sepakatuntuk melaksanakan jual beli, yakni si A menyerahkan mobil dan si B menyerahkan pembayaran sejumlah uang sesuai kesepakatan.
Kedua, para pihak harus cakap. Artinya, para pihak harus sudah dewasa di dalam melakukan perbuatan hukum, yakni berumur21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata’’Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin’’.
Ketiga adalah perjanjian tersebutmengatur hal-hal tertentu. Artinya, perjanjian haruslah berisihal-hal tertentu. Misalnya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian hibah,perjanjian fidusia, perjanjian leasing dan sebagainya.
Dan yang keempat adalah isi dariperjanjian haruslah mengatur hal-hal yang diperbolehkan. Artinya, perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian yang dilarang, diantaranya adalah
perjanjian judi, perjanjian hutang-piutang dengan bunga yang tidak wajar dan perjanjian makar.
Disamping itu, perjanjian adalah sesuatu yang istimewa karena diperlakukan laiknya undang-undang bagi para pembuatnya (Pacta Sunt Servanda) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata,’’Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’’.
Pemaknaan undang-undang bukanlah seperti peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pemaknaan tersebut inginmenegaskan bahwa perjanjian adalah sesuatu hal yang sakral bagi kedua belah pihak, karena perjanjian adalah hasil dari kesepakatan kedua belah pihak yang didasari dengan itikad baik.Oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
Subjek atau Pihak Perjanjian Kerjasama, yaitu
a. Pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain
b. Pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur
Objek Perjanjian Kerjasama, yaitu
a. Menyerahkan sesuatu
b. Melakukan sesuatu
c. Tidak melakukan sesuatu
Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu :
(1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
(2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
(3) suatu hal tertentu; dan
(4) suatu sebab yang halal.
Sumber : Edy Suprapto, SH

diambil dari http://www.belitungkab.go.id/artikel_detail.php?id=41

Tinggalkan Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s