Standar dan Profesionalisme Tenaga Administrasi Sekolah 1

Lumayan buat dibaca dari hasil berselancar.🙂

STANDARISASI DAN PROFESIONALISME PENDIDIKAN
DOSEN PENGAMPU : UDIN SYAIFUDIN SA’UD, MA.PhD
STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI
TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH
A. RASIONAL
Latar belakang
Standarisasi serta kompetensi yang merasuk dalam kehidupan modern menurut sementara pakar sebenarnya merupakan peralihan dari era modernisme ke posmodernisme. Apabila modernisme dikuasai oleh akal manusia di dalam menguasai alamdalam memperbaiki taraf hidupnya, maka kehidupan dewasa ini mengarah kepada individualisme, hedonisme, serta merelatifisasikan berbagai ukuran dengan menciptakan standar-standar yang baru. Kemajuan ( Progress ) ditandai oleh standar yang terus menerus meningkat, sayangnya bukan untuk kepentingan rakyatbanyak, tetapi untuk kepentingan dunia permodalan yang kuat alias kapitalisme. (Tilar, HAR. 2006)
Kemajuan (progress) tersebut, merupakan pendapat-pendapat dari Hegel dan Comté yang mengatakan bahwa manusia yang menguasai ilmu pengetahuan adalah manusia yang akan tetap survive di masadepan. Kemajuan dalam hal ini berkaitan dengan konsep keterarahan (directionality). Pendapat ini sesuai dengan pendapat Spencer dan Durkhéim yang mengatakan bahwa keterarahan (directionality) dari perubahan sosial bermula dari homogenitas kearah heterogenitas secara terstruktur.
Kehidupan bersama bukan lagi ditentukan oleh kerja sama ataukohesi sosial tetapi oleh persaingan bebas. Persaingan di dalam dunia industri memerlukan benchmarking atau pengetahuanmengenai mutu dari kompetitor. Memang persaingan dapat mendorong peningkatan kualitas namun kualitas yang ingin dicapaiadalah kualitas yang bersifat hedonistik yang memuaskan pelanggan dalam arti material dan bukan dalam arti yang memenuhi kepuasan kebutuhan rohani. Persaingan pada akhirnyaakan membuat manusia bersifat sangat individualistik serta awning sebab menganggap sesama sebagai saingan atau musuh.
Dari uraian di atas menunjukkan berbagai konsekuensi yang dapat muncul dari konsep standarisasi dan kompetensi yang lahir dari era modernisasi yang merupakan abad ilmu pengetahuan dan abad informasi,dimana kehidupan menuntut masyarakat yang terbuka dan efisien, lahirnya masyarakat konsumen yang semakin cerdas yang menuntut produk-produk serta servis yang memberikan kepuasan, kemudahan, kecepatan pemberian servis dan ketepatan. Di dalam masyarakat yang demikian standar dan kompetensi merupakan tuntutan-tuntutan yang mutlak.
Dilain pihak, perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin mengglobal akan membawa dampak terhadap pendidikan yang untuk selanjutnya akan menyebabkan perlunya suatu reaktualisasi di dalam cara memandang pendidikan. Pendidikan merupakan sarana utama bagi suatu bangsa untuk dapat berkembang mengikuti arus globalisasi. Suatu bangsa harus memiliki standar mutu dan kompetensi pendidikan yang baikdan tinggi disesuaikan dengan perubahan dinamika masyarakat,karena pendidikan merupakan sarana untuk penguasaan Iptek.
Peranan manusia sebagai sumberdaya di dalam suatu organisasi, semakin diyakini kepentingannya.Kesadaran akan keyakinan ini banyak mendorong terhadap perkembangan ilmu yang berhubungan dengan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia tersebut, agar dapat mencapai produktivitas kerja yang semaksimal mungkin. (Hasbulah, 2006)
Di Indonesia khususnya, dan di masyarakat global pada umumnya telah terjadi transformasi kompetensi tenaga kerja, yaitu dari tenaga fisik menuju ke keterampilan, kemampuan, ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni. Di dalam pengembangannya, kita juga perlu siap menghadapai transformasi nilai, seperti penghargaan akan waktu, akurasi, produktivitas, dan entrepreneurship. Dengan demikian, budaya nilai berkaitan pula dengan wawasan, mentalitas, sikap dan lain-lain yang berkaitan dengan kualitas kehidupan masyarakat global.
Indonesia pada saat ini sedang menghadapi pergeseran sosio-demografik, yang ditandai dengan meningkatnya persentasikelas menengah, yang ditandai dengan kualitas kehidupan masyarakat, baik kesejahteraan maupuan tingkat pendidikan mereka. Pergeseran pola kebutuhan masyarakat ini tentu saja memerlukan perubahan pada cara kita memenuhi kebutuhan tersebut. Kesemuanya ini akan mempengaruhi kompetensi SDM yang kita butuhkan, yaitu mereka yang cakap dalam penerapan teknologi, yang menguasai manajemen, memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan serta kepakaran yang memadai, serta indicator-indikator lainnya, dimana kesemuanya tersebut berhubungan dengan kompetensi.
Dalam hubungannya dengan desentralisasi pendidikan, Sumber Daya Manusia merupakan pilar yang paling utama dalam melakukan implementasi desentralisasi tersebut. Banyak kekhawatiran dalam kesiapan SDM ini, diantaranya belum terpenuhinya bidang kerja dengan kemampuansumber daya yang ada. Implementasi desentralisasi pendidikan masih menyimpan kendala, diantaranya kendala dalam sistem pengelolaan SDM, seperti rekrutmen, rotasi, promosi dan demosi jabatan.
Sejak bergulirnya otonomi daerah, pengelolaan SDM didaerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota cukup memprihatinkan. Banyak pimpinandaerah yang secara serampangan menempatkan orang-orangnya tidak dengan memperhatikan aspek kompetensi dan profesionalisme. Kordinasi antar lembaga terhambat karena memang antara pusat-daerah-propinsi-kabupaten/kota yang tidak adanya hubungan hierarkis lagi
Bagaimanapun, sumberdaya manusia yang kurang professional dan tidak mempunyai kompetensi akan menghambat sistem pendidikan. Penataan SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya akanmenyebabkan pelaksanaan pendidikan semakin tidak professional. Guna mewujudkan hal tersebut maka pendidikan di Indonesia sangat membutuhkan dukungan tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai, berkualitas dan profesional sertamampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional.
Oleh karena itu berdasarkan pemikiran tersebut diatas, pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan harus segera dilakukan, khususnya yang menyangkut tenaga kependidikan yang berada pada Satuan Pendidikan ( Kepala TU, Tenaga administrasi, Laboran, Pustakawan, operator TIK ) sebagai upaya konkrit dalam pembinaan dan pengelolaan SDM,terutama dalam rangka meningkatkan profesionalismenyayaitu dengan ditetapkannya stándar kompetensi yang berlaku di seluruh Indonesia.
2. Definisi konseptual
a. Tenaga Adiministrasi Sekolah ( dalam nomenklatur sekolah sekolah juga disebut Tata Usaha Sekolah ) ialah sumberdaya manusia di sekolah yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetapi berperan mendukung kelancaran proses pembelajaran dan administrasi sekolah (Anonim, 2001).
b. Standar adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dan berlaku diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia
c. Kualifikasi adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memangku jabatan tertentu
d. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugas profesinya
Landasan
a. Landasan filosofis
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakmulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untukmewujudkan fungsi dan tujuan Nasional tersebut, pendidikan perlu dikelola secara professionalyang pada gilirannya juga mempersyaratkan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang professional.
Berbagai pandangan filosofis berikut memperkuat pentingnya kebutuhan tenaga kependidikan yang professional.
Dari sudut pandang ontology, pengetahuan administrasi dan manajemen menekankan bahwa perilaku manajer merupakan suatu fungsi dari sistem keyakinan diri seseorang, sedangkan keyakinan diri seseorang tersebut merupakan perwujudan dari asumsi metafisikyg dimilikinya (Sallis, E. 2003).
Asasumsi-asumsi metafisik ini pada gilirannya akan mempengaruhi idealisme, komitmen, motivasi dan kinerja aktual seseorang manajer. Dengan demikian, karena pekerjaan adiministrasi bersinggungan dengan manajemen, dalam menyiapkan tenaga administrasi sekolah yangprofessional perlu mempertimbangkan aspek-aspekdiluar kemampuannya seperti idealisme, komitmen, motivasi dankinerja sebelum menjadi tenaga administrasi sekolah
Dari sudut pandang epistemologi,pengetahuan administrasi dan manajemen menekankan pentingnya pekerjaan administrasi dikelola secara logis dan rasional untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Menurut (Sallis, E. 2003) tersebut, perbedaan antara manajer yang kompeten dan yang tidak kompeten terletak pada kapasitas dan ketajaman logika mereka. Hal ini berarti diperlukan seperangkat pengetahuan bagi tenaga administrasi sekolah sebagai pengelola administrasi sekolah dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam membantu Kepala Sekolah menganalisis kebijakan, menyusun proposal dan mengimplementasikan program-program yang disiapkan oleh sekolah bersama dengan komite sekolah.
Dari sudut pandang aksiologi, pengetahuan administrasi dan manajemen menekankan pentingnya nilai-nilai kebenaran, etika dan estetika dalam praktek manajemen pendididkan,khususnya dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Dalam hal ini pengambilan keputusan dalam administrasi persekolahan hendaknya mengacu pada nilai-nilai pendidikan secara universal. Konsekuensi logisnya, Tenaga Administrasi Sekolah perlu memiliki sikap dan kepribadian yang selaras dengan nilai nilai tersebut, yaitu nilai-nilai kemanusiaan dalam kontribusinyamelayani peserta didik di Satuan Pendidikan dan terutama nilai nilai kepribadian bangsa indonesia yang sesuai dengan pancasila
Pandangan-pandangan filsafat tadi , menunjukkan bahwa tenaga administrasi sekolah berfungsi membantu kepala sekolah sebagai administrator maupun sebagai manajer. Sebagai administrator seseorangperlu memiliki kemampuan dalam pembuatan kebijakan dan menginflementasikannya apabila ia bertindak, dan sebagai manajer mampu memobilisasi sumberdaya, mengelola, dan mengawasinya apabila ia bertindak
b. Landasan yuridis
b.1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
Terutama yang berkaitan dengan butir-butir berikut. :
1. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana danprasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. (Pasal 35 ayat 1 dan 2)
3. Tenaga kependidikan bertugasmelaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan (pasal 39, ayat 1)
4. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban – menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, – mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan – memberiteladan dan menjad nama baik lembaga, profesi, dan kedudukansesuai dengan kepercayaan yangdiberikan kepadanya ( pasal 40 ayat 2 )
5. Pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal ( 41, ayat 2)
6. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu ( 41, ayat 3 )
7. Promosi dan penghargaan bagipendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja ( 43, ayat 1 )
8. Perlunya pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan (pasal 44 ayat 1, 2dan 3 )
b.2. Peraturan pemerintah no 19tahun 2005
Bab VI mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan menyatakan :
Tenaga kependidikan pada:
a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA.
b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri ataskepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri ataskepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihansekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri ataspengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.
g. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri ataspengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran. ( Bagian Kedua, Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 )
b.3. Tujuan pembangunan pendidikan nasional jangka menengah
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan nasional dan standar pelayanan minimal (SPM),serta meningkatkan kualifikasi minimun dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
2. Menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yangsemakin efisien, produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel;
3. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas manajemen pelayananpendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasissekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunanpendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan ( Renstra Depdiknas, 2004 )
c. Landasan teoritik
Keefektifan suatu sekolah dalam menggapai visi, mengemban misi, dan menjalankan aktivitas pendidikan selain mempersyaratkan adanya seorang kepala sekolah yang efektif, yaitu kepala sekolah yang mampu mengelola sumber daya manusia maupun non-manusia secara efektif dan efisien, juga perlu adanya dukungan dari tenaga administrasi sekolah.
Lebih-lebih, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah memperkenalkan dan menggalakkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ( School Based Quality Improvement ), yang lebih dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (School Based Management), kehadiran TenagaAdministrasi Sekolah yang efektifmerupakan komponen organik, sebab bagaimanapun banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah, betapapun besarnya dana yang tersedia bagi pembiayaan operasional sekolah, dan betapapun banyaknya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengoperasikan kegiatan sekolah, semuanya akan sia-sia belaka bilamana tidak dikelola secara bersama-sama oleh tenaga administrasi yang profesional dan kepala sekolah yang efektif dan efisien.
Sedikitnya ada 3 (tiga) kompetensi yang harus dimiliki Tenaga Administrasi sekolah, diantaranya. :
a. Kompetensi manajerial dan teknis ( technical competency ) yang berkenaan dengan pengetahuan khusus yg diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tenaga Administrasi Sekolah
b. Kompetensi Kepribadian/hubungan antar pribadi atau Kompetensi sosial
( interpersonal competency ) berkenaan dengan kemampuan tenaga administrasi sekolah dalam bekerja sama dengan orang lain dan memotivasinya
c. Kompetensi konseptual ( conceptual competency ) berkenaan dengan keluasan wawasan dan konsep seorang tenaga administrasi sekolah yangdiperlukan untuk menganalisis dan memecahkan masalah masalah yang rumit
Sama dengan tenaga kependidikan lainnya ( dalam hal ini Kepala Satuan Pendidikan ), maka Tenaga Administrasi Sekolah harus memiliki kemampuan sebagai seorang manajer yang tangguh dalam : (1) Merencanakan, (2) Mengorganisasikan, (3) Memimpin(4) Mengendalikan tenaga, sarana prasarana dan dana serta informasi. ( Mengelola Sumber Daya, Dit.SLTP, 2001 ).
Keempat kemampuan seorang manajer tersebut di atas, dipadudengan dengan ciri otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bagi Tenaga Admnistrasi Sekolah, akan menjadi faktor pendukung yang sangat penting bagi sekolah dalam upaya meraih peningkatanmutu pendidikan yang telah ditetapkan.
Peran yang harus dimainkan olehtenaga administrasi sekolah sebagai seorang manajer dalam pelaksanaan mpmbs, diantaranyaharus memiliki kemampuan memadukan sumberdaya (tenaga, dana, sarana dan prasarana termasuk informasi). Kemampuan memadukan sumberdaya merupakan hal yangpenting dalam mencapai tujuan organisasi. (Manajemen Pendidikan, 2000)
Tenaga Administrasi Sekolah harus mampu menjadi Tim-Kerja yang Kompak dan Cerdas, untuk memberikan dukungan yang bersifat adminstratif agar dapatmembantu upaya mewujudkan
(1). Proses Belajar Mengajar yang Efektifitasnya Tinggi;
(2). Lingkungan Sekolah yang Aman dan Tertib;
(3). Evaluasi dan Perbaikan Secara Berkelanjutan;
(4). Responsifabilitas dan Antisipatif terhadap Kebutuhan;
(5). Komunikasi yang baik; dan
(6). Akuntabilitas.
Selain itu, Tenaga Administrasi Sekolah harus (1) memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas; (2). memiliki kemampuan memobilisasi sumberdaya yang tersedia dalamkeadaan Siap, kompeten dan berdedikasi; serta (3). memiliki harapan prestasi yang tinggi dalam menajalankan tugas dan fungsinya dengan tetap (4). fokus layanan kepada para pelanggan yaitu : siswa, orang tua siswa, guru, kepala sekolah dan semua pihak yang terkait dalam upaya meraih peningkatanmutu pendidikan.
Tugas utama Tenaga AdministrasiSekolah adalah memberikan pelayanan prima kepada pelanggan internal dan eksternalsekolah (Sallis, 2003). Pelanggan internal sekolah antara lain: kepala sekolah, guru, siswa, tenaga laboratorium sekolah, tenaga perpustakaan, dan tenaga administrasi sekolah. Pelanggan eksternal sekolah antara lain: orang tua/wali siswa,pemerintah, pengusaha, tokoh masyarakat, alumni, dan anggotalembaga profesi.
Selain itu tugas Tenaga Administrasi Sekolah adalah mengerjakan sejumlah pekerjaanadministrasi sekolah yang berhubungan dengan pengarsipan, surat menyurat, pelaporan, pemberian layanan informasi bagi siswa, orang tua, ataupun fihak lain yang memerlukan informasi sekolah baik langsung maupun melalui perangkat komunikasi lain, memelihara data, keuangan, pengoperasian alat-alat kantor, ketenagaan, kesiswaan, ketidakhadiran guru, dsb.
Pendek kata petugas Tenaga Administrasi Sekolah harus dapatmenyediakan informasi-informasi administratif yang diperlukan. Kita semua tahu bahwa aspek administratif tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpaadanya dukungan administrasi yang baik. Dan administrasi yang baik hanya akan didapatkan apabila pengelolanya atau tenaga yang mengurusnya mempunyai kompetensi dan profesional.
Oleh karena itu Tenaga Administrasi Sekolah harus memahami dan melakukan metode, praktik, dan prosedur kerja yang sesuai dengan tuntutan ideal. Apabila di sekolahbelum tersedia alat kerja dan SDM Tenaga Administrasi Sekolahyang memadai tidak berarti bahwa pekerjaan keadministrasian menjadi tidak berjalan. Yang harus dilakukan adalah bekerja sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing sekolah dengan menggunakan perangkat kerja yang tersedia di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah, sambil sekolah terus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan sarana yang diperlukan untuk berjalannya pekerjaan Tenaga Administrasi Sekolah yang diharapkan.
Ruang lingkup dan Jenis Tenaga Administrasi Sekolah :
1. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah
2. Pelaksana Urusan Kepegawaian
3. Pelaksana Urusan Keuangan
4. Pelaksana Urusan Sarana Prasarana
5. Pelaksana Urusan Humas
6. Pelaksana Urusan Persuratan dan Kearsipan
7. Pelaksana Urusan Kesiswaan
8. Pelaksana Urusan Kurikulum
Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian (sebuah alternatif):
1. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah bertanggung jawab atasseluruh pekerjaan administrasi sekolah dan bertugas:
a. Menyusun program tahunan ketenagaadministrasian sekolah yang mengacu pada program tahunan sekolah dan program sekolah jangka menengah maupun jangka panjang,
b. Menyusun rincian tugas Tenaga Administrasi Sekolah sesuai dengan kondisi yang ada,
c. Melakukan pengontrolan internal ketenagaadministrasian sekolah,
d. Memelihara jalannya pekerjaanadminsitrasi sekolah dengan baik,
e. Mengarahkan, membimbing, dan mengembangkan staf Tenaga Administrasi Sekolah,
f. Menyelesaikan permasalahan administrasi sekolah,
g. Pekerjaan-pekerjaan lain yangberhubungan erat dengan urusan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah.
2. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. Mengisi Buku Induk Pegawai,
b.Melengkapi File Pegawai,
c. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan,
d. Mengurus kenaikan pangkat / gaji berkala,
e. Menyelesaikan administrasi mutasi pegawai,
f. Menyelesaikan administrasi pensiun,
g. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan erat dengan urusan administrasi kepegawaian.
3. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan bertugas dan bertan ggung jawab untuk:
a. Mencatat dan membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran uang sesuai denganperaturan yang berlaku,
b. Mengarsipkan seluruh bukti pengeluaran ( mis: kuitansi dan SPJ) dan menyusunnya secara teratur,
c. Menghitung ulang jumlah pemasukan dan pengeluaran secara teliti,
d. Melaporkan keadaan keuangan sekolah kepada KepalaSekolah dan Komite Sekolah, dankepada Dinas Pendidikan setempat secara periodik,
e. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan erat dengan urusan administrasi keuangan sekolah.
4. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana Prasarana bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. Membuat data dan inventaris sarana yang meliputi: luas tanah,gedung, barang-barang inventaris sekolah serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran secara teratur, Pendataan perabot danperlengkapan sekolah yang rusak,
b. Mengerjakan / membuat penghapusan barang’
c. Menerima dan mencatat pembelian ATK,
d. Memelihara sarana dan prasarana sekolah seperti yang diamanatkan oleh PP 19 Pasal 47, Ayat (1) dan (2),
e. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan urusan sarana prasarana.
5. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Masyarakat bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. Melakukan surat menyurat dengan stake holders sekolah,
b. Membuat dan mengedarkan surat hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
c. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan urusan hubungan masyarakat.
6. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. Mengagendakan surat-surat masuk,
b. Mengagendakan surat-surat ke luar,
c. Mengisi kartu disposisi surat masuk dan menyampaikannya kepada Kepala Sekolah untuk ditindaklanjuti,
d. Mengarsipkan surat-surat masuk dan ke luar pada file yangberbeda,
e. Mengarsipkan segala bentuk administrasi sekolah baik dalam bentuk hard copy maupun dalambentuk soft copy,
f. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan administrasi persuratan dan pengarsipan.
7. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan bertugas dan bertanggung jawab untuk:

Tinggalkan Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s